admin pass KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG – Pada hari Kamis, 12 November 2026, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum (Pustrajakgakkum) Kejaksaan Agung RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penguatan Kebijakan Penuntutan melalui Saksi Pelaku dan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Berlakunya KUHAP 2025” yang bertempat di Hotel Novotel, Bandar Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung selaku tuan rumah menyambut baik penyelenggaraan forum strategis tingkat nasional ini sebagai manifestasi nyata peran Kejaksaan dalam keterbukaan informasi publik guna membangun sistem peradilan yang lebih akuntabel dan transparan.
Dalam arahannya, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum (Kapustrajakgakkum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H., menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah pemegang asas dominus litis atau pengendali sentral dalam suatu perkara pidana. Beliau secara khusus menyoroti pentingnya penyamaan persepsi antar-Aparat Penegak Hukum guna mengikis ego sektoral yang kerap menjadi hambatan di lapangan. Soliditas dan profesionalitas ini dinilai sangat esensial guna meneguhkan peran institusi dalam menjaga dan mempertahankan citra serta wibawa pemerintah, memastikan tegaknya keadilan, sekaligus berkontribusi langsung dalam menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat.
Kegiatan FGD ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H., yang sekaligus menyampaikan Keynote Speech mewakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Dalam paparannya, Kajati Lampung menyampaikan bahwa tingkat kerumitan tindak pidana saat ini menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja dengan ketelitian ekstra. Penggunaan keterangan dari saksi pelaku maupun saksi mahkota harus tetap diuji secara objektif dengan bersandar pada alat bukti yang sah. Penegakan hukum yang tegas dan cermat ini menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan Kejati Lampung dalam mengawal jalannya pembangunan daerah, sekaligus menjadi instrumen perlindungan dalam menjaga aset negara serta aset pemerintah pusat dan daerah dari praktik tindak pidana khusus.
Memasuki sesi pendalaman materi, forum ini membedah secara komprehensif mengenai kriteria, status hukum, bentuk perlindungan, serta batasan jaminan tuntutan bagi saksi pelaku (Justice Collaborator) dan saksi mahkota. Diskusi ini menghadirkan narasumber ahli yang kompeten di bidangnya, yakni Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Bapak Basuki Sukardjono, S.H., M.H., Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P., serta Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung Dr. Emilia Susanti, S.H., M.H.
Melalui perumusan rekomendasi kebijakan penuntutan yang kokoh dan aplikatif pasca-KUHAP 2025 ini, institusi Adhyaksa membuktikan komitmen paripurnanya dalam menyukseskan program direktif presiden. Formulasi hukum yang berkeadilan dari FGD ini diharapkan dapat menjadi fondasi absolut untuk merealisasikan pilar reformasi peradilan yang tertuang dalam ASTA CITA Presiden, demi menyongsong Indonesia Emas yang bersih, adil, dan bermartabat.
